BADAN Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) optimistis mampu menyiapkan teknologi untuk pemungutan suara secara elektronik (e-voting) pada pemilu 2014. Sejumlah kalangan memperkirakan sistem tersebut belum bisa dilaksanakan untuk pemilihan legislatif (pileg) pada 2014, namun dimungkinkan untuk pemilihan presiden (pilpres).
Demikian rangkuman pendapat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary dan Ketua Panja revisi UU Penyelenggara Pemilu dari Komisi II DPR Ganjar Pranowo, pada Dialog Nasional Menuju Pemanfaatan e-Voting untuk Pemilu di Indonesia Tahun 2014 yang diselenggarakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Rabu (19/4).
Abdul Hafiz mengakui, Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar telah berupaya mengantisipasi kerumitan sistem proporsional terbuka dengan teknologi, misalnya dengan menekan angka satu untuk memilih partai, lalu menekan dua untuk memilih calon. Namun pemilu tidak sekadar sarana, tetapi juga perlu dukungan infrastruktur lain, seperti ketersediaan listrik dan internet yang belum merata di seluruh wilayah RI.
"Meskipun peserta pemilu elektronik di India sampai 700 juta, wilayahnya masih dalam satu benua dan menggunakan sistem distrik yang lebih sederhana. Sedangkan pemilih Indonesia 171 juta orang dan tersebar di lebih dari 10 ribu pulau," kata Abdul Hafiz.
Meskipun BPPT menjamin kerahasian, lanjut Abdul Hafiz, masih banyak anggota masyakarat yang mempertanyakan kebenaran hasil e-voting . "Ini lompatan luar biasa. Apakah ini bisa dipahami oleh masyarakat mengingat masyarakat kita masih curiga dengan asas (jujur adil, langsung umum, bebas, rahasia)," kata dia.
Sementara itu, Ketua Panja revisi UU Penyelenggara Pemilu dari Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengatakan, pemilu elektronik untuk pileg 2014 merupakan hal yang mustahil. Meski demikian, dia tetap mengapresiasi persiapan yang dilakukan BPPT untuk menyiapkan teknologi untuk penerapan e-voting. "Tapi okelah kalau e-voting untuk pilpres, itu make sense, tapi mustahil untuk pileg. Kecuali kita mau mengganti sistem proporsional menjadi sistem distrik," katanya.
e-KTP
Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar menyatakan pihaknya sudah siap secara teknologi dan sudah diujicobakan pada pemilihan kepala dusun di Kabupaten Jembrana, Bali. Dasar dari e-voting adalah KTP elektronik (e-KTP) yang ditargetkan akan selesai pada 2012. e-KTP sudah diujicobakan di enam kabupaten kota seperti di Padang, Denpasar, Jembrana, Yogyakarta, Cilegon dan Makassar.
Saat ini, kata Marzan, BPPT sedang menyusun sistim dan grand design penerapan e-Voting secara nasional. Beberapa negara yang telah melaksanakan pemilihan umum dengan e-voting diantaranya Brasil, Kanada, Perancis, Jepang, Amerika Serikat, dan Venezuela. Di kawasan Asean, Filipina adalah adalah negara pertama yang menerapkan e-voting pada pemilu 10 Mei 2010.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar