MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring menargetkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Depkominfo mencapai Rp 10 triliun lebih pada 2010. Hingga November 2009, PNBP Depkominfo mencapai Rp 9,2 triliun atau melampaui target yang sebesar Rp 7,2 triliun.
“Ini adalah suatu prestasi yang harus diapresiasi karena dengan anggaran pemerintah Rp 2,1 triliun, Depkominfo dapat menghasilkan PNBP Rp 9,2 triliun,” kata Tifatul dalam jumpa pers akhir tahun 2009 Depkominfo di Jakarta, Selasa (29/12).
Sekjen Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, realisasi PNBP tahun ini masih didominasi dari penyelenggaraan pos dan telekomunikasi (postel), yakni sekitar 70%. Ini sudah termasuk PNBP dari tender lisensi broadband wireless access (BWA) dan universal service obligation (USO). Sedangkan pemasukan PNBP lain datang dari penyelenggaraan penyiaran, Multimedia Training Center (MTC), serta Pusdiklat.
Pada 2008, Depkominfo membukukan PNBP sebesar Rp 7,7 triliun dari target Rp 6,5 triliun, atau sebesar 118,47%. “Kalau pemerintah menganggarkan Rp2,8 triliun, saya kira target PNBP bisa lebih dari Rp 10 triliun,” kata Tifatul. Namun, Depkominfo tidak berharap pemasukan PNBP datang dari denda perusahaan yang menunggak kewajiban kepada pemerintah.
Depkominfo juga menggalakkan tiga prioritas utama selama lima tahun ke depan, yaitu e-learning di bidang pendidikan, e-business untuk segmen usaha, dan e-government untuk pelayanan publik atau pemerintah. “E-government bertujuan untuk meminimalisasi ‘kaleng-kaleng’ yang berbau KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme), karena dengan e-government seluruh prosedur menjadi clear,” kata Tifatul.
Selain itu, cita-cita Depkominfo untuk menutup gap akses layanan informasi di seluruh daerah tertuang dalam program 10 ribu desa internet dengan jangka waktu lima tahun ke depan. Sampai dengan pertengahan Desember 2009, Depkominfo telah membangun 69 akses internet dari program 100 Desa Pinter.
Selama dua bulan terakhir ini, Depkominfo telah meresmikan mulainya megaproyek Palapa Ring serta membangun Desa Berdering dan Desa Pinter yang diperkirakan akan rampung 100% pada hari ke-100 kepemimpinan Menkominfo.
Khusus untuk akses internet kecamatan, pemerintah telah menggunakan skema tender bersamaan dengan tender desa berdering. “Karena kesiapan masyarakat desa masih rendah, maka implementasi akses internet akan dimulai dari kecamatan supaya masyarakat aware terhadap internet,” kata dia.
Sementara itu, Depkominfo menyikapi operator telekomunikasi yang sekarang berkompetisi dalam hal kualitas layanan. “Kalau bicara pasar, tarif itu sangat sensitif. Kami tidak ingin membebani industri untuk menurunkan tarif karena kompetisi sudah berjalan baik,” jelas Basuki.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar