MELUASNYA penetrasi internet pita lebar (broadband) tidak secara otomatis meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini berbeda dengan negara maju yang memiliki daya beli kuat, infrastuktur ekonomi lengkap serta kualitas broadband yang baik.
Untuk itu, peningkatan kualitas layanan broadband di Indonesia mutlak dilakukan di antaranya melalui penataan yang baik dan pemberian dukungan infrastruktur.
Demikian rangkuman pendapat Sekjen Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Kepala Pusat Informasi Humas Kemenkominfo Gatot S Dewabroto dalam berbagai kesempatan terpisah di Jakarta, Selasa (23/3).
Survei yang digelar Ericsson pada 2009 menunjukkan, penetrasi teknologi mobile di Indonesia terus meningkat dari 2005 yang hanya sekitar 25% menjadi ke 60% pada 2009. Pertumbuhan broadband di Indonesia stabil. Ini berbeda dengan negara tetangga, Malaysia, pertumbuhannya kencang di awal dan kemudian cooling down.
“Teknologi mobile broadband mampu mendongkrak keuntungan bisnis dan sektor pendidikan masyarakat. Ini dia yang dimaksud teknologi berdampak pada faktor ekonomi," kata Regional Manager Consumer Lab Market Unit South East Asia (MUSEA) Ericsson Vishnu Singh beberapa waktu lalu.
Vishnu menambahkan, setiap 10% peningkatan mobile broadband menyebabkan pertumbuhan ekonomi atau GDP sebesar 1%. Dengan demikian dapat terlihat, teknologi mobile broadband membawa manfaat bagi peningkatan taraf kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Penetrasi mobile yang menyebabkan pertumbuhan share telekomunikasi membuat perekonomian masyarakat semakin bertumbuh.
"Di sini terlihat sekali ICT sangat membantu dalam mendorong kemakmuran suatu bangsa, terutama di Indonesia," kata dia.
Sementara itu, Mas Wigrantoro berpendapat, tersedianya layanan broadband dalam jumlah cukup dengan kualitas baik, namun tidak diikuti tingkat pendapatan ekonomi maka pengaruh broadband di daerah itu juga relatif tertinggal dibandingkan daerah lain yang memiliki kegiatan bisnis lebih tinggi.
"Secara hipotesis sering dikatakan bahwa penambahan investasi telekomunikasi dalam hal ini broadband akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tetapi ini hanya terbukti di negara maju," kata pria yang akrab disapa dengan Mas Wig ini.
Kualitas broadband di negara maju sudah terstandar dan terdefinisi dengan jelas dengan dukungan infrastruktur ekonomi yang telah tertata sedemikian rupa. Namun, di Indonesia, definisi broadband masih belum baku dalam beberapa hal, termasuk kecepatannya.
Jika mengacu standar baku dunia, kecepatan internet minimal agar layak memenuhi persyaratan broadband adalah 512 kbps. "Namun, di Indonesia tingkat kecepatan 128 kbps atau 256 kbps pun sudah dikatakan sebagai broadband," katanya.
Selain itu dalam hal kesinambungan akses atau mutu broadband di Indonesia, masih belum ideal. Kualitas broadband akan mampu mencapai kecepatan tertinggi bila dalam suatu masa secara ekstrem hanya ada satu pengguna. Tetapi, manakala jumlah pengguna semakin banyak, kualitas aliran informasi pun menurun. “Persoalan lain adalah ketersediaan broadband di daerah,” kata dia.
Untuk itu, dia mempertanyakan, teori yang menyatakan investasi broadband mampu mendorong laju perekonomian. "Broadband terbukti meningkatkan laju perekonomian, banyak terjadi di negara maju yang telah memiliki infrastruktur pendukung memadai," katanya.
Sedangkan di Indonesia atau negara berkembang lain, infrastruktur belum memadai, daya beli masyarakat masih rendah, dukungan konten belum optimal, kualitas broadband tidak stabil. Oleh karena itu, dia memperkirakan, pengaruh broadband terhadap pertumbuhan ekonomi kecil.
"Pengaruhnya investasi di broadband tidak setinggi bila investasi broadband dilakukan di negara maju," tegas Mas Wig.
Siapkan Infrastruktur
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui layanan internet broadband di Tanah Air masih kurang memuaskan. Untuk itu, pihaknya bertekad mendorong keberadaan broadband agar mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi semakin cepat.
Hal ini sejalan dengan cetak biru atau master plan pemerintah untuk mengoptimalkan perkembangan broadband melalui penyediaan infrastruktur yang proporsional. “Memang belum memuaskan, tetapi kami tidak tinggal diam. Kami sudah melakukan penataan baik itu tender BWA maupun tender 3G belum lama ini," kata Gatot S Dewabroto.
Ia mengakui, keberadaan broadband tak akan menimbulkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bila tidak ditunjang oleh ketersediaan infrastruktur pendukung yang lain. "Sejauh ini broadband di Indonesia tidak mengalami kendala berarti. Artinya, request atau demand memang tetap menanjak sesuai dengan kebutuhan baik untuk kepentingan corporate maupun kelompok masyarakat," terangnya.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan broadband di Indonesia mutlak dilakukan di antaranya melalui penataan yang baik dan pemberian dukungan infrastruktur lain.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar